PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong percepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat mulai  direalisasikan sejak awal Januari dan kegiatan pembangunan tidak terlambat. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menjelaskan bahwa pemerintah berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama  DPRD dapat segera diselesaikan.

Syahrial menerangkan, Pemprov Riau sependapat dengan berbagai pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD. Sejumlah hal yang menjadi perhatian di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  serta upaya mengejar target penerimaan pajak.  ''Pada prinsipnya, pendapat fraksi-fraksi tersebut kita sependapat. Di antaranya bagaimana kita harus mengoptimalkan lagi pendapatan asli daerah, mengevaluasi BUMD, serta mengejar target PAD, khususnya  dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor,'' terang Syahrial Abdi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).

Sambungnya, pemerintah akan berupaya memperjuangkan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum disalurkan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program  pembangunan.Syahrial berharap adanya kesepahaman antara pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Riau, dengan seluruh anggota DPRD dapat membangun semangat bersama dalam melaksanakan pembangunan pada 2027.Menurutnya, pemerintah  juga sependapat dengan sejumlah prioritas yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, terutama peningkatan infrastruktur jalan agar lebih fungsional dan mampu menunjang aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.''Yang paling penting, layanan kesehatan harus kita  optimalkan dan seluruh standar pelayanan minimal juga bisa terpenuhi. Jadi, beberapa hal ini menjadi prioritas yang harus kita dorong dalam APBD 2027,'' ujarnya.Lebih lanjut, Syahrial menilai kondisi fiskal Provinsi Riau pada 2027 diharapkan lebih leluasa  dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis sejumlah program prioritas dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

Ia juga mendorong pelaksanaan lelang dini untuk sejumlah kegiatan pembangunan pada awal 2027. Menurutnya, percepatan proses pengadaan diperlukan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan.''Mudah-mudahan setelah jawaban Gubernur  disampaikan, APBD ini bisa segera kita tetapkan. Kita juga sudah ada kesepahaman untuk segera melakukan lelang dini tahun 2027, mengingat Februari sudah masuk bulan Ramadan,'' jelasnya.  Syahrial berharap anggaran daerah dapat mulai direalisasikan  sejak awal Januari 2027 sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Selain mempercepat pembangunan, belanja pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.“Mudah-mudahan uang APBD bisa mengucur segera di  
awal Januari dan dinikmati masyarakat. Tentunya ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat,'' tuturnya. ***